Perebutan Kursi Kepala Desa 2022, Antara Kecewa, Ambisi dan Obsesi

IMG_01072022_182609_19.24_x_13.16_cm.jpg

JURNALBENUA.COM, – Dua puluh enam Oktober 2022, sebanyak 33 Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro akan menggelar prosesi Pemilihan Kepala Desa gelombang pertama secara serentak.

Sederetan nama warga yang dicalonkan maupun mencalonkan diri sudah bermunculan. Bahkan kadang dijumpai foto terpampang beberapa gambar menebar pesona senyum di sudut jalan desa. Mereka nampaknya berupaya mempromosikan dan memperkenalkan diri kepada masyarakat desa.

Perebutan kekuasaan Kepala Desa tahun 2022 di Bojonegoro telah masuk pada tahapan pembentukan kepanitiaan dan pengawas Pilkades. Beberapa nama calon atau jago Lurah sudah menjadi topik perbincangan warga.

Mencalonkan Kades, sebuah niatan yang luhur, yakni turut ambil peran dalam pengelolaan desa.
Terlepas dari niatan luhur itu, tak jarang warga yang maju ‘Nyalon’ disebabkan beberapa faknor pendorong. Seperti faktor kecewa kepada Kadesnya dan berambisi untuk merebut kursi Kepala Desa.

Padahal modal maju dalam pencalonan Kades berbiaya cukup besar. Dari biaya ratusan juta hingga milyaran. Namun begitu, bagi calon yang berambisi dan terobsesi menjadi Kades itu tak jarang diperhitungkan. Alih – alih jika modal nyalon Kades itu dari hasil pinjaman dari pendukung (botoh) atau bahkan pinjaman dari perbankan.

Spekulai maju mencalonkan Kades memang harus berani. Berani berkompetisi dan siap untuk kalah. Tapi bagi Cakades kalah dan menang dipikir belakangan, yang terpenting maju nyalon.

Sebenarnya apa yang mendorong dan memotivasi seseorang nyalon Kades? Padahal mereka sudah tahu biayanya cukup besar.

Sepanjang pengamatan, warga yang mencalonkan Kades memang di dorong dan di dukung warga. Para warga terkadang pun kecewa dan tidak puas dengan kepemimpinan Kadesnya dsn pindah ke lain pilihan. Bahkan perangkat desa pun nekad melawan menandingi Kadesnya dalam Pilkadesan.

Pencalonan berlatar belakang antara kecewa dan ambisi untuk menggeser, mengganti Kades dengan pilihan yang baru. Warga desa secara langsung memang bisa menilai karakter kepemimpinan Kades. Mereka para warga menilai figur – figur pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan atau sebakiknya, malah amburadul. Sehingga dari situlah warga pun mencarikan calon Kades yang baru untuk menduduki kursi Kades yang baru

Namun begitu, pencalonan maju dalam Pilkades tak lepas dari biaya. Sosok calon harus memiliki modal biaya yang besar. Tak cuma dukungan dan dorongan moril dari warga pendukung.

Alih alih terkadang para calon beralibi jika niat maju itu karena dukungan warga. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari ‘gini’ ada calon Kades yang maju dalam kontestasi Pilkades tidak bermodal uang? Apakah bisa menjamin jika hanya bermodal dukungan tanpa mengeluarkan koceknya.

Para warga yang merasa kecewa terhadap Kadesnya lantasmencarikan figur lain sebagai pengganti. Kekecewaan juga tidak hanya menimpa pada warga saja. Tak jarang di beberapa desa muncul perangkat desa yang turut maju menandingi incumbent (Kadesnya).

Lumrah saja, karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk maju mencalonkan dalam Pilkades.

Selain kecewa, warga yang maju nyalon dalam.Pilkades disebabkan pula ambisi jadi Kades. Dari obsesinya itu memacu seseorang berambisi. Berbagai cara pun ditempuh guna menggapai obsesinya.

Biaya yang cukup besar bagi warga yang mencalonkan Kades seolah bukan persoalan. Intinya dapat maju mengikuti dorongan dan dukungan simpatisan.

Obsesi dan ambisi memang saling bertautan. Obsesi yang dibarengi ambisi mampu menyulut semangat percaya diri pada sosok calon Kades.

Semua berharap siapapun calon yang terpilih dalam Pilkades, menmberikan yang terbaik demi kemajuan pada desanya. Endingnya, sesuai dengan yang diinginkan warga pemilih di desa setempat. (Red)

Penulis adalah pengamat sosial politik dan budaya.

scroll to top